Foto: Ketu Komisi IV DPRD Usin Abdisyah Putra Sembiring.
Bengkulu, Pusaranupdate.com – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring mengungkapkan bahwa banyak warga mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan mereka yang tiba-tiba tidak aktif. Temuan itu disampaikan Usin setelah menyerap aspirasi masyarakat beberapa waktu lalu.
“ya banyak masyarakat yang mengeluhkan BPJS Kesehatannya mati,” ujar Usin kepada Media, Jum’at (12/12/2025).
Menurut dia, keluhan tersebut muncul baik dari peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) maupun peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kondisi kartu yang tiba-tiba nonaktif ini dinilai memerlukan respons cepat dari instansi terkait.
Usin menilai persoalan tersebut dapat dipicu oleh perubahan status kepesertaan atau pembaruan data yang tidak dilakukan secara optimal.
“Karena perubahan status tidak di-update atau mekanismenya seperti apa di Dinas Sosial atau Data Satu itu. Sekarang kan semuanya satu data. Jika BPJS warga tiba-tiba mati, harusnya cepat direspons,” kata Usin.
Ia menjelaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyepakati penganggaran sebesar Rp44 miliar dalam APBD 2026. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) dan iuran peserta PBI JK.
“Di tahun 2026 kita dan Pemprov sudah sepakat menganggarkan Rp44 miliar untuk Jamkesprov dan iuran PBI JK,” jelasnya.
Usin berharap pemerintah kabupaten dan kota di Bengkulu turut menyiapkan anggaran guna membantu masyarakat membayar iuran BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa dana dari pajak rokok dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembayaran tersebut.
“Kami harap Pemerintah Kabupaten dan Kota ikut serta. Setidaknya 100 persen pajak rokok digunakan untuk membayar BPJS Kesehatan masyarakat di daerah,” pungkas Usin.(Red)
Komentar