Asahan, PusaranUpdate.com – Kabupaten Asahan resmi memasuki babak penentu dalam Program Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026. Selama dua hari, 4-5 November 2026, tim penilai dari KPK bersama Kemendagri, Kementerian PANRB, Kemenkeu, BPKP, Ombudsman, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penilaian akhir secara menyeluruh.
Penilaian ini bukan ajang perebutan predikat. Ini adalah ujian konsistensi, apakah nilai antikorupsi sudah menjelma menjadi budaya dalam birokrasi, pelayanan, pendidikan, dan kehidupan masyarakat Asahan.
Rangkaian penilaian dimulai dari kunjungan lapangan. Tim menyambangi DPMPTSP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SD Negeri 015921 Kedai Ledang, dan UPTD SMP Negeri 7 Kisaran. Di sana, mereka memeriksa langsung bagaimana kebijakan pencegahan korupsi diterjemahkan di meja layanan dan ruang kelas.
Setelah itu, seluruh temuan dibahas dalam rapat pleno klarifikasi dan konfirmasi di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (4/11/2026).
Forum tersebut dihadiri perwakilan KPK RI, kementerian dan lembaga terkait, Pemprov Sumut, Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala Bagian Setdakab, Camat se-Kabupaten Asahan, tokoh etnis, serta undangan lainnya.
Kepala Satuan Tugas I Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, mengungkapkan bahwa setelah observasi selama 4-5 bulan, Asahan tercatat telah memenuhi 5 komponen dan 15 indikator. Namun, ia menegaskan tim tetap akan menguji bukti dukung satu per satu agar sesuai dengan fakta di lapangan.
Menurut Andhika, tantangan terbesar Asahan adalah menjembatani kebijakan di tingkat OPD dengan praktik di unit kerja di bawahnya. Ia mencontohkan sosialisasi pencegahan gratifikasi di Dinas Pendidikan yang belum sepenuhnya menyentuh satuan pendidikan. Peningkatan yang sama juga dibutuhkan di layanan Dukcapil dan Puskesmas.
Ia menjelaskan, Ber-Aksi merupakan pengembangan dari Program Kabupaten/Kota Antikorupsi (KAK) sejak 2024. Program ini bertumpu pada lima komponen: penguatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, dan penguatan kearifan lokal.
Perjalanan Asahan menuju penilaian akhir ini cukup panjang, diawali observasi 10 Maret 2026, dilanjutkan bimbingan teknis hybrid 19 Mei sampai 11 Juni 2026, dan enam kali monitoring serta pendampingan, yang terakhir pada 1 Oktober 2026.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui 5 komponen dan 15 indikator tersebut.
Ia memaparkan penguatan Whistleblowing System (WBS), pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan perluasan kanal pengaduan lewat SP4N-LAPOR. Selama Januari hingga Juli 2026, tercatat 85 laporan masuk dan 62 laporan telah selesai ditindaklanjuti.
Capaian integritas juga terlihat dari nilai Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang melonjak dari 38,20 pada 2025 menjadi 80,75 pada 2026, naik 42,55 poin berdasarkan evaluasi KPK.
Di bidang pelayanan, Asahan terus mendorong digitalisasi dan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 23 tenant layanan. Kebijakan larangan gratifikasi dan calo, perluasan layanan digital, transparansi informasi, dan pembayaran nontunai diterapkan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan bebas korupsi.
Di akhir paparannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Tim Penilai KPK RI dan seluruh pihak terkait. Seluruh masukan dan rekomendasi akan dijadikan bahan evaluasi untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan.
Tim penilai berharap hasil evaluasi ini menjadi pemicu perbaikan nyata. Nilai antikorupsi tidak boleh berhenti di kebijakan dan sosialisasi, tetapi harus dijalankan konsisten hingga ke unit pelayanan terdepan.
Seluruh rangkaian Penilaian Akhir Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi Tahun 2026 di Asahan berlangsung aman, tertib, dan lancar, dan ditutup dengan sesi foto bersama.
( Destian Zul Fadly )
Komentar