Bengkulu, Pusaran update. Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat dengar pendapat bersama Ikatan Mahasiswa Papua sebagai respons atas aksi penyampaian aspirasi terkait kondisi terkini di Tanah Papua, Selasa (5/5/2026). Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan wakil rakyat untuk membahas berbagai persoalan krusial, terutama isu kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung serius namun konstruktif, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi, menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai laporan yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan yang tersedia.
Kami memahami kegelisahan yang disampaikan adik-adik mahasiswa. DPRD Bengkulu akan meneruskan seluruh aspirasi ini kepada pemerintah pusat, DPR RI, hingga Komnas HAM agar mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Perwakilan mahasiswa Papua dalam forum tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan penting. Mereka menyoroti perlunya penanganan yang transparan dan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM di sejumlah wilayah Papua. Selain itu, mahasiswa juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
”Tak hanya itu, isu pendekatan keamanan turut menjadi sorotan. Mahasiswa menilai perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini diterapkan, khususnya yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial masyarakat. Mereka mendorong pemerintah agar lebih mengedepankan dialog, pendekatan kemanusiaan, serta keberpihakan kepada masyarakat lokal.
Aspek investasi dan pembangunan juga tak luput dari perhatian. Mahasiswa meminta agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan investasi di Papua mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan keberlanjutan. Mereka menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat agar tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, DPRD Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan aspirasi antara mahasiswa dan pemerintah pusat. Seluruh poin yang disampaikan akan dihimpun secara sistematis untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan nasional.
Lebih jauh, DPRD juga mendorong pentingnya keterbukaan informasi publik serta penguatan dialog sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan persoalan Papua. Menurut Edwar Samsi, isu Papua bukan hanya persoalan daerah, melainkan persoalan nasional yang membutuhkan perhatian bersama dan solusi yang komprehensif.
Melalui hearing ini, DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan perannya dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan secara aktif. Forum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat upaya menciptakan perdamaian serta perlindungan hak asasi manusia di Papua, “Demikian.(Adv)
Komentar