Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menjadi pendamping dana Desa:
Seluma, Pusaranupdate.com – pembangunan Dana Desa (DD) tahun 2020 desa air perikukan kabupaten seluma, diduga melibatkan dua orang ASN menjadi Tim TPK.
Berdasarkan Pantauan dilapangan, kepala desa Air perikukan mengakui telah mengeluarkan SK dua orang ASN tersebut yang masih aktif berinisial T dan A, dikatakanya ia memang benar dua orang ASN tersebut memang tergabung dalam TIM TPK,”sampai Kepala Desa dengan ceplosnya berbicara.
Gabungan LSM dan Ormas, ia menegaskan bahwa yang boleh ikut terlibat dalam suatu pekerjaan Dana Desa (DD) dalam suatu desa hanyalah Perangkat desa tersebut, tidak boleh melibatkan ASN yang masih aktif,”tegas Salah Satu Ormas Diredaksi Pusaranupdate.com.
Jika benar SK tersebut sudah di tanda tanggani oleh kepala Desa dan sudah di serahkan kepada ASN yang Masih Aktif, Maka Kepala desa tersebut sudah melanggar aturan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.
Pantauan dilapangan,banyak menemukan paket proyek yang sedang berjalan salah satunya proyek pembangunan Siring Darainase dengan Anggaran Rp. 187.689.500 sumber dana DD Tahun 2020, dan pembangunan portal dua Unit dengan dan sebesar Rp.15.090.000. sangat disayangkan pekerjaan tersebut tidak melibatkan masyarakat desa setempat, sedangkan tenaga kerja dalam pembangunan tersebut di datangkan dari desa tetangga,”ungkap salah satu tokoh pemuda.
Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Singgih Wiranto menyadari masih ada permasalahan dalam pemilihan pendamping dana desa. Salah satunya, pendamping dana desa yang merangkap pekerjaan lain.
Kementerian Desa PDTT akan melarang PNS menjadi pendamping dana desa. Adapun karyawan swasta masih diperbolehkan menjadi pendamping dana desa.
Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa, pendamping desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Bisnis mencarat alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp46,9 triliun yang akan disalurkan kepada 74.754 desa dalam dua tahap. Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Desa pada tahap pertama sebesar 60% mulai Maret lalu. Sisa 40% Dana Desa akan disalurkan pada Agustus 2016.
Setiap desa akan mendapatkan Rp600 juta hingga Rp800 juta. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa,”(tim)
Komentar