Foto: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.
Bengkulu, Pusaranupdate.com – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memulai langkah baru dalam menangani kasus kenakalan remaja di Provinsi Bengkulu. Alih-alih menggunakan pendekatan hukum semata, Helmi memilih metode berbasis agama, disiplin, dan pembinaan karakter. Langkah ini pun memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
Helmi menyampaikan bahwa anak-anak yang dianggap terlibat dalam kenakalan remaja akan “diambil” atau dibina, namun tetap atas persetujuan orang tua. Mereka kemudian dikembalikan ke rumah ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, seperti masjid untuk umat Islam, gereja bagi umat Nasrani, dan rumah ibadah lainnya.
“Anak-anak yang nakal ini tidak bisa hanya dimarahi. Mereka perlu disentuh hatinya lewat agamanya. Kita kembalikan mereka ke rumah ibadah, kita camp-kan mereka di sana,” ujar Helmi Hasan. Jum’at (2/5/25).dikutip dari pedoman.
Tak hanya tokoh agama, Helmi menyebut seluruh elemen pemerintah akan dilibatkan. TNI, Polri, Angkatan Laut, serta pemerintah daerah akan berperan dalam membina disiplin, melalui pelatihan baris-berbaris, penguatan karakter, dan edukasi bahaya kenakalan remaja
“Pemerintah akan advokasi, TNI dan Polri membantu membentuk disiplin, dan tokoh agama memberi pencerahan rohani. Semua akan kita libatkan: wali kota, bupati, ulama, pendeta, bhiksu, semua bersinergi,” kata Helmi.
Kebijakan ini disebut Helmi sebagai perluasan dari pengalaman pribadinya saat menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu. la mengisahkan seorang anak yang pernah memukul orang tuanya, kemudian dibina melalui pelatihan di bawah pengawasan aparat. Setelah pembinaan, sang anak berubah drastis dan meminta maaf dengan bersujud kepada orang tuanya.
“Saya bilang ke orang tuanya: bapak berikan anak uang, tapi tidak berikan agama. Inilah pentingnya pendidikan agama dan pembinaan karakter,” kenang Helmi.
Meski menuai dukungan dari sebagian kalangan yang melihat pendekatan ini sebagai langkah preventif dan menyentuh akar persoalan, sejumlah pihak juga menyuarakan keprihatinan atas potensi penyalahgunaan wewenang dan perlunya pengawasan yang ketat.
“Kita tidak ingin anak-anak yang bermasalah justru jadi korban stigmatisasi atau intimidasi,” kata salah satu aktivis perlindungan anak di Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa semua proses dilakukan atas dasar sukarela dan persetujuan orang tua, serta dilakukan dengan pendekatan kasih sayang, bukan kekerasan.
Kebijakan ini akan mulai diuji coba di sejumlah daerah dengan pelibatan aktif tokoh agama dan aparat keamanan setempat. (Red)
Komentar