oleh

Kota Bengkulu Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Kesehatan Swasti Saba Wistara

Kota Bengkulu, Pusaranupdate.com– Kota Bengkulu kembali mendapatkan penghargaan tertinggi bidang Kesehatan. Swasti Saba Wistara 2019 menambah daftar panjang prestasi Pemerintah Kota Bengkulu. Walikota Bengkulu Helmi Hasan menerima penghargaan tersebut dari Menteri Dalam Negeri H. M. Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Kementerian Dalam Negeri pada Selasa (19/11) pagi.

Walikota Helmi usai menerima penghargaan mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu tetap memprioritaskan masalah kesehatan bagi masyarakat. Bukan karena adanya momen atau adanya penghargaannya saja. “Kegiatan sosial kemasyarakatan seperti Jemput Sakit Pulang Sehat di kota Bengkulu, itu adalah kegiatan non APBD yang digerakan oleh gotong royong, ” katanya.

Saat ini yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana masyarakat menjadi tidak sakit, tambah dia.
“Kita akan terus tingkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Walikota Helmi pun menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat kota Bengkulu atas partisipasi aktif sehingga Swasti Saba Wistara berhasil kembali di bawa pulang ke Kota Bengkulu.

Untul diketahui, Kota Bengkulu meraih Swasti Saba Wistara pertama kali pada tahun 2017 dengan peringkat ke 20 dari 60 daerah se Indonesia. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan ini kembali diraih pada 2019 dengan 7 penilaian tatanan. Peringkatnya pun di perbaiki menjadi peringkat ke 11 dari 88 Kota dan Kabupaten se Indonesia.

Walikota Helmi didampingi oleh tim Forum Kota Sehat Kota Bengkulu dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri H.M. Tito Karnavian, menyebut masalah kesehatan dan penanganannya merupakan ukuran keberhasilan sebuah pembangunan. Sebab, pembangunan yang dikatakan sukses dan berhasil tak luput dari masalah kesehatan masyarakatnya.

“Masalah kesehatan ini merupakan ukuran keberhasilan pembangunan di negara maupun Kabupetan/Kota. Khusus kesehatan, Bapak Presiden menggenjot habis-habisan soal kesehatan ini, ini harus kita dukung bersama oleh Pemerintah Pusat, Kemendagri juga akan all out dukung Pak Menkes, Pemerintah Daerah juga harus dukung, kita harus 1 visi,” kata Mendagri.

Menurutnya, terdapat empat aspek untuk menunjang sebuah Kabupaten/Kota yang dapat memenuhi kategori sehat, diantaranya street security, infrastructure security, digital security, dan health security. Keempat variabel tersebut juga perlu didukung dengan kemauan dan kemampuan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.

“Street security yaitu keamanan jalannya, apakah banyak copet atau begal; infrastructure security berkaitan dengan infrastrukturnya apakah memadai atau tidak, misalnya ketersediaan listrik, air yang memadai, dan lainnya; Digital Security berkenaan dengan adakah sistem digital yang mengamati; kemudian health security ini banyak sekali variabelnya dari mulai kebersihan, apakah terbebas dari sampah, gedung-gedungnya seperti apa kebersihan toiletnya, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ditekankan Mendagri, pencegahan atau upaya preventif sangat diperlukan dan lebih baik dari penindakan. Untuk itu, berkaitan dengan health security, kepala daerah diminta untuk melakukan kegiatan dan pengecekan kebersihan dan kesehatan sebagai upaya preventif.

Tak hanya itu, Kepala Daerah juga diminta memiliki leadership, kemauan dan kemampuan yang mumpuni untuk mengelola Kabupaten/Kotanya menjadi lebih sehat dan ramah untuk warga masyarakatnya.

“Banyak aspek pencegahan yang menjadi variabel untuk mengatakan kota adalah kota yang sehat, namun Ini semua membutuhkan leadership kepala daerah, apakah memiliki kompetensi, dalam berinovasi dan berimprovisasai, dan memiliki kemampuan, dan kemauan, banyak yg memiliki kemampuan tapi tak memiliki kemauan, ada juga yang punya kemauan tapi gak ngerti caranya, lebih parah lagi yang gak punya kompetensi dan gak punya kemauan, dan ini tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Mendagri juga meminta Pemerintah Daerah untuk mulai peduli terhadap restoran dan penjual makanan yang berada di ruang publik. Menurutnya, hal ini kerap luput menjadi perhatian kepala daerah.

“Yang lain adalah inspeksi terhadap restoran dan makan yang dijual di ruang publik, kita kayanya belum ada, masih bebas sebebas-bebasnya, ‘gak tau bakso yang kita makan isinya bahan kimia, ikannya juga dikasih formalin supaya tahan lama, akhirnya berujung pada penyakit, kanker, dan penyakit lainnya, akibatnya biaya negara dan perorangan jauh lebih tinggi,” imbuhnya.(Mc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed