Asahan, PusaranUpdate.com – Dua hari penuh menjalani penilaian ketat, Kabupaten Asahan akhirnya dinyatakan lulus dengan hasil gemilang. Dalam Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026, Asahan meraih kategori Istimewa dengan nilai 97,30 persen.
Keputusan tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ibnu Basuki Widodo, pada puncak kegiatan yang digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (05/11/2026).
Proses penilaian berlangsung 4-5 November 2026. Tim penilai gabungan berasal dari KPK RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, BPKP, Ombudsman RI, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Yang dinilai bukan sekadar administrasi, tetapi komitmen nyata dan implementasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Asahan.
Hadir dalam kegiatan itu Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo, Kasatgas I Direktorat Permas KPK RI Andhika Widiarto beserta tim penilai, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc. beserta jajaran Pemprov Sumut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Forkopimda Kabupaten Asahan, pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, jajaran perangkat daerah, perwakilan etnis, insan pers, dan tamu undangan lainnya.
*Gubernur: Ber-Aksi Harus Jadi Budaya, Bukan Seremonial*
Sambutan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution yang dibacakan Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc. menyampaikan apresiasi kepada KPK RI dan kepada Pemkab Asahan yang telah mengikuti seluruh tahapan penilaian dengan komitmen.
Disampaikan bahwa korupsi adalah salah satu tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dampaknya tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara konsisten melalui penguatan pencegahan, sistem pengawasan, transparansi, serta pembentukan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.
Program Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi memiliki arti penting sebagai wujud sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat enam komponen utama yang menjadi perhatian, yaitu tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, serta pemanfaatan kearifan lokal. Keenam komponen ini harus saling mendukung dan diwujudkan dalam praktik sehari-hari.
Disampaikan pula bahwa keberhasilan program ini tidak semata-mata diukur dari kelengkapan dokumen maupun pencapaian nilai. Yang lebih penting adalah memastikan sistem pemerintahan berjalan transparan, pelayanan diberikan secara adil, pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, serta setiap aparatur menjalankan tugas dengan penuh integritas.
Pemerintah daerah juga didorong membangun sistem yang mampu mencegah korupsi, memastikan pengelolaan anggaran efisien dan tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem pengaduan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan integritas SDM aparatur.
Pemprov Sumut berharap Asahan dapat menjadi contoh penerapan praktik antikorupsi sekaligus inspirasi bagi kabupaten/kota lainnya di Sumut. Hasil penilaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan perubahan nyata.
*KPK: Korupsi Tidak Bisa Dilawan Sendirian*
Kasatgas I Direktorat Permas KPK RI, Andhika Widiarto, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Sumut, khususnya Pemkab Asahan, atas sinergi dan kerja sama dalam mendukung pencegahan korupsi.
Ia menegaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan luar biasa pula. Pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan KPK, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
KPK memiliki tiga strategi utama dalam pemberantasan korupsi, yaitu:
1. Strategi Pendidikan (By Education), membangun nilai, karakter, dan budaya antikorupsi di tengah masyarakat.
2. Strategi Pencegahan (By Prevention), melalui perbaikan sistem administrasi, tata kelola, dan birokrasi guna menutup celah korupsi.
3. Strategi Penindakan (By Enforcement), yaitu penegakan hukum terhadap pelaku korupsi untuk memberikan efek jera.
Ketiga strategi tersebut harus berjalan beriringan dan berkesinambungan agar pemberantasan korupsi memberikan dampak nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.
*KPK Beri Catatan Penting untuk Asahan*
Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan sejumlah catatan evaluasi dan rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti seluruh OPD.
Di antaranya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta penugasan Inspektorat untuk melakukan reviu terhadap implementasi mitigasi risiko yang telah disusun. Seluruh pengaduan masyarakat, baik melalui kanal pengaduan maupun SP4N-LAPOR!, harus direspons dan ditindaklanjuti secara baik.
Setiap OPD juga diminta melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat serta memastikan adanya kepastian waktu dalam merespons permintaan informasi publik, termasuk menindaklanjuti masukan dan keluhan masyarakat.
KPK juga mendorong setiap OPD memiliki minimal satu orang penyuluh antikorupsi. Seluruh PNS di Asahan diharapkan mengikuti pendidikan dasar antikorupsi secara daring melalui E-Learning Antikorupsi Center KPK, sehingga pemahaman integritas dan antikorupsi dapat diterapkan sekaligus disosialisasikan lebih luas.
Rekomendasi lainnya meliputi peningkatan publikasi program dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan sosialisasi nilai-nilai integritas kepada masyarakat, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap kelompok masyarakat yang telah dibentuk. Kegiatan budaya yang rutin juga perlu dipublikasikan berkala dan didukung penyusunan kalender kegiatan budaya setiap tahunnya.
Tim KPK juga memaparkan hasil kunjungan lapangan ke Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Sosial, dua sekolah, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
Khusus pada MPP, KPK memberi masukan agar setiap gerai menyediakan informasi jelas mengenai jenis layanan, alur pelayanan, persyaratan, dan biaya, baik melalui media cetak maupun digital.
Perbaikan juga perlu dilakukan terhadap fasilitas ruang laktasi dengan menggunakan pintu yang tidak tembus pandang dan dilengkapi kunci. Pengaturan petugas selama jam istirahat harus dilakukan bergantian agar pelayanan tetap berjalan tanpa terhenti.
Petugas pendamping juga didorong memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat guna membantu masyarakat penyandang disabilitas. Kehadiran petugas pada setiap loket harus dipastikan tepat waktu sehingga pelayanan dapat dimulai sesuai jadwal.
Pada sektor pendidikan, KPK menekankan pentingnya penyediaan maklumat pelayanan di sekolah sesuai ketentuan terbaru. Pemahaman gratifikasi juga harus disosialisasikan lebih luas kepada guru dan siswa agar nilai antikorupsi tidak sekadar slogan, tetapi benar-benar diterapkan sehari-hari.
KPK juga menegaskan agar tidak ada pengumpulan dana oleh siswa untuk kegiatan apa pun dengan besaran nominal yang telah ditentukan.
*Bupati: Prestasi Ini Amanah, Bukan Tujuan Akhir*
Menanggapi hasil penilaian, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas capaian nilai 97,30 persen dengan kategori Istimewa.
Bupati menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Asahan dalam memenuhi lima komponen dan 15 indikator penilaian.
Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui komitmen bersama menjaga integritas, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan keberlanjutan program peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Asahan.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang disiplin, mandiri, dan berintegritas.
“Mari kita tegakkan disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, serta menjaga integritas dan tanggung jawab tanpa diminta. Hal ini merupakan program kita ke depan. Jaga dan tingkatkan kinerja kita agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Bupati.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada tim KPK RI, Pemprov Sumut, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, pendampingan, dan kontribusi selama proses penilaian.
Ia berharap capaian Istimewa ini tidak hanya menjadi prestasi, tetapi juga motivasi untuk terus memperkuat integritas, menindaklanjuti rekomendasi KPK, serta menjadikan budaya antikorupsi sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.
Seluruh rangkaian Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi 2026 di Asahan berlangsung baik dan lancar. Kegiatan ditutup dengan foto bersama, dilanjutkan konferensi pers oleh Wakil Ketua KPK RI, Wakil Gubernur Sumut, dan Bupati Asahan bersama insan pers.
Dengan raihan kategori Istimewa dan nilai 97,30 persen, Pemkab Asahan diharapkan semakin memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas korupsi demi meningkatkan kepercayaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. ( Destian Zul Fadly )
Komentar