Palembang, Pusaranupdate.com– Sinergi antara Pemprov Sumsel dengan Perguruan Tinggi akan mengoptimalkan peran universitas dalam mendorong peran aktif masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas melalui SP4N LAPOR!.
Begitu yang diungkapkan Plt Kepala Dinas Kominfo Sumsel yang diwakili Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik (PIP) Amrullah, S. STP., M.Si, didampingi tim SP4N LAPOR!, dalam acara sosialisasi LAPOR! SP4N. Bertempat di Ruang Rapat Rektor Universitas Bina Darma (UBD) Palembang Rabu (06/03/2019).
“Transparansi dan akuntabilitas akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,” ungkap Amrul.
SP4N LAPOR! adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional berbasis aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat yang terintegrasi secara online. Sistem LAPOR! terintegasi mulai dari Kabupaten kota, Provinsi dan Pusat bahkan bisa sampai ditingkat desa hingga Kelurahan.
“LAPOR! dapat menyediakan data pelayanan publik sebagai bahan kebijakan pembangunan, dengan pelayanan pengaduan yang cepat, tepat dan tuntas,” katanya.
Ia mengatakan sistem LAPOR! sangat mudah diakses oleh masyarakat melalui SMS 1708, website lapor.go.id dan media sosial Instagram @lapor_sumsel. Segala laporan yang masuk ke sistem LAPOR! terhubung pada dashboard eksekutif yang dipantau langsung oleh kepala daerah.
“Pemerintah daerah dapat mengontrol situasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan secara langsung,” jelasnya.
SP4N LAPOR! dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
“Kolaborasi Masyarakat dan PEMDA akan bermuara pada penanganan pengaduan. Sehingga akan tercapai peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Konsultan GIZ perwakilan Kemenpan RB RI Kurniawan mengatakan pelayanan publik akan terwujud dengan baik apabila didukung kolaborasi oleh banyak sektor.
Saat ni Kemenpan RB telah membuat tiga role model untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam pelayanan publik. Selain Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, salah satu modelnya yaitu Provinsi Sumatera Selatan.
Metode yang diterapkan sosialisasi SP4N LAPOR! yaitu dengan mengoptimalkan peran Provinsi sebagai pemerintah pusat di daerah. Pembinaan provinsi ke unit-unit yang ada di daerah memudahkan proses kontrol pelaksanaan SP4N LAPOR!.
“Tantangan terbesar pemerintah yang telah siap dalam penyediaan sistem perangkat aplikasi adalah masih lemahnya partisipasi masyarakat,” lanjutnya. Oleh karena itu, untuk mengatasinya maka dibutuhkan sosialisasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini.
“Salah satu bentuk kerjasama dengan Universitas dapat dilakukan dengan cara pembinaan melalui program Kuliah Kerja Lapangan, dalam hal ini melalui program desa binaan UBD,” pinta Kurniawan.
Terkait hal ini, Rektor UBD Dr. Sunda Ariana M.Pd. MM sangat mengapresiasi adanya sosialisasi ini. Ia mengatakan bahwa perguruan tinggi memiliki tri dharma perguruan tinggi yang salah satu tugasnya adalah mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kolaborasi dan koordinasi perlu terus dilakukan agar tercipta kolaborasi dan sinergi untuk membangun sumsel dalam bidang masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, perguruan tinggi harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu yang dapat dijadikan cara yaitu menghasilkan sebuah penelitian yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, Ia berharap agar selanjutnya Kominfo dan UBD dapat membentuk kerja sama terkait pengelolaan data maupun aplikasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian.
“UBD siap bersinergi mendukung program kerja Pemerintah. Utamanya dalam bidang penelitian yang juga terkoneksi dengan stakeholder,” katanya.
Dalam kunjungan ini dihasilkan beberapa pembahasan yang akan segera ditindaklanjuti. Diantaranya yaitu pembentukan duta LAPOR! mahasiswa, MoU antara pemprov dan UBD untuk LAPOR!, pengembangan sistem LAPOR! di desa binaan UBD, dan analitik data pengaduan sebagai acuan pemprov. (**)
Komentar