Foto: Pengadaan Kalender DPRD Provinsi Bengkulu Tahun.
Bengkulu, Pusaranupdate.com – Sekretariat DPRD Provinsi dalam beberapa hari terakhir menjadi perbincangan dan sorotan hangat publik menyusul mencuatnya informasi pengadaan puluhan ribu kalender tahun 2025 dengan nilai anggaran yang cukup besar. Kebijakan tersebut langsung memicu beragam reaksi, mulai dari kritik hingga pembelaan, baik dari kalangan internal maupun masyarakat luas.
Sebagian pihak mempertanyakan asas manfaat dari pengadaan kalender tersebut. Para pengkritik menilai bahwa di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, pengadaan kalender belum layak menjadi prioritas.
“Saat ini masyarakat bukan membutuhkan kalender, melainkan program yang lebih menyentuh langsung kebutuhan publik,” ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya. Kamis, (1/2026).
Di sisi lain, pihak yang memahami mekanisme penganggaran menegaskan bahwa pengadaan kalender tersebut tidak menyalahi aturan. Program ini telah tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran resmi, sehingga secara administratif dan prosedural dinilai sah.
Terkait besaran anggaran yang mencapai Rp1,9 miliar, angka tersebut memang terkesan fantastis jika dilihat secara sepintas. Namun, berdasarkan perhitungan rinci, biaya tersebut disebut masih berada dalam batas kewajaran.
Dari total anggaran itu, terdapat potongan pajak sebesar 12 persen serta keuntungan penyedia atau pemborong sekitar 10 persen. Dengan demikian, nilai riil yang digunakan untuk proses produksi berada di kisaran Rp1,4 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk mencetak sekitar 22.500 eksemplar kalender, masing-masing terdiri dari enam lembar.
Jika dihitung, biaya per kalender berada di kisaran Rp68 ribu, atau sekitar Rp11 ribu per lembar. Harga ini dinilai masih sesuai dengan standar pasar jasa percetakan.
Berdasarkan perhitungan tersebut, sejumlah pihak menilai pengadaan kalender ini masih tergolong wajar dan sesuai ketentuan, baik dari sisi harga maupun regulasi. Meski demikian, sorotan publik terhadap kebijakan belanja pemerintah menjadi pengingat penting bahwa setiap penggunaan anggaran negara tidak hanya harus taat aturan, tetapi juga perlu mempertimbangkan sensitivitas serta persepsi masyarakat. (Red/Tim)
Komentar