Bengkulu Utara, Pusaranupdate.com – Protes ketidakpuasan warga terhadap sasaran penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) tahun 2020 di Bengkulu Utara kembali terjadi. Setelah sebelumnya emak-emak dari Desa Taba Baru Kecamatan Lais mendatangi Kantor Pemkab Bengkulu Utara, Kamis pagi (18/6/2020).
menerima Aspirasi Perwakilan Masyarakat Desa Tanjung Putus kec Kerkap. terkait Bantuan BLT DD akibat dampak Covid 19.
Dengan utusan Perwakilan Masyarakat Desa tersebut langsung diterima Oleh Anggota Komisi II DPRD, Yth Beni Bumansyah SAP dan sekretaris Komisi III sekaligus Anggota Pansus Covid- 19 Dwi Tanto Amd.AK didampingi Ibu Sekwan.
Dikatakanya, Permohonan maaf unsur pimpinan belum bisa menerima langsung sehubungan dengan bersamaan Agenda pimpinan,”ucap perwakila DPRD.
Aspirasi tersebut dilakukan di Ruang Komisi Gabungan. Hadir juga Camat Kerkap Novi Indra SKM sempat diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan Atas permasalahan di wilayah.
Menurut keterangan mereka, sebelumnya sudah menyampaikan aspirasi serupa ke pihak pemerintah desa (Pemdes) dan kecamatan, namun tidak mendapat tanggapan. Untuk mendapatkan keadilan, secara bersama-sama warga yang didominas ibu-ibu ini menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat di DPRD setempat.
Salah seorang warga, Surniwati ditengah aksi tersebut mengungkapkan, mereka protes sebab bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang disalurkan di desa mereka terkesan tidak tepat sasaran.
Kata dia, ada istri PNS, punya mobil truk, punya mobil pribadi dapat bantuan. Sedangkan masih banyak warga seperti janda, lansia, serta warga tergolong tidak mampu, malah tidak pernah menerima bantuan jenis apapun.
Puluhan emak-emak yang datang ke DPRD BU diterima oleh anggota Pansus Covid-19 DPRD, yakni Benny Bumansyah dan Dwi Tanto, didampingi pula oleh Sekretaris Dewan, Siti Qoriah.
Menanggapi aspirasi ini, anggota DPRD BU, Beny Bumansyah mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Desa, Camat, DPMD dan Instansi terkait lainnya.
“Saran kami untuk sementara agar persoalan ini dapat diselesaikan dan dimusyawarahkan kembali antara pemerintah desa dan pihak terkait bersama dengan warga. Mengevaluasi kembali para penerima BLT-DD maupun bantuan bentuk lain di desa tersebut,” kata Benny.
Jika persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk melakukan rapat kerja, baik itu kades, camat, Kepala Dinas PMD dan perwakilan warga,”tutup.(**)
Komentar