oleh

Tertinggi se-Bengkulu, 96 Persen Warga Bengkulu Selatan Dijamin BPJS Kesehatan

Bengkulu Selatan, Pusaranupdate.com – Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengantarkan Bengkulu Selatan meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu per tanggal 04 Maret 2020, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Kabupaten yang tertinggi keikutsertaan masyarakatnya dalam program Jaminan Kesehatan.

Disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Adian Fitria, dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah 168.936 jiwa, sebanyak 162.227 atau 96,03 persen telah terjamin kesehatannya melalui BPJS Kesehatan.

“Artinya tinggal tersisa 6.709 orang atau empat persen lagi yang belum menjadi peserta BPJS,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Adian Fitria saat mengikuti Rakor Forum Komunikasi para pemangku kepentingan utama JKN-KIS, Selasa (17/3/2020).

Dari 162.227 warga Bengkulu Selatan yang menjadi peserta BPJS Kesehatan, rinciannya sebanyak 70.044 merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, 43.985 dari PBI APBD, 28.720 M
merupakan Pserta Penerima Upah (PPU), 16.151 orang peserta mandiri dan 3.327 peserta Bukan Pekerja (Pensiunan, Veteran, dll).

Bukan hanya angka peserta BPJS yang tinggi, Bengkulu Selatan merupakan Kabupaten yang menganggarkan dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tertinggi se Provinsi Bengkulu.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Yudi Satria meminta kepada BPJS Kesehatan agar memberikan pelayanan terbaik.

“Jangan sampai pembayaran klaim BPJS di rumah sakit dan Puskesmas terlambat bayarnya. Karena ini sangat berpengaruh terhadap layanan. Keteraediaan obat yang ditanggung BPJS juga harus baik. Pemerintah daerah sudah besar-besar mengeluarkan anggaran, harapan kita BPJS dapat memberikan pelayanan yang baik. Jangan sampai kami nasabah ini kecewa,” tegas Sekda.

Turut hadir dalam Rakor tersebut Assisten III Asawan, Kepala/perwakilan OPD, seperti Dinas Kesehatan, DPMD, Bappeda dan Litbang, DPMPTSP, Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya. (MC)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed