oleh

Kasus Korupsi Bansos COVID-19 dari Sudut Pandang Etika Normatif

Pusaranupdate.com – Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan penerapan moral dan etika dalam menyelenggarakan pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan pemerintahan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun pada kenyataannya, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Indonesia masih membutuhkan banyak pembenahan khususnya dari sisi moral dan etika pejabat pemerintah dilihat dari masih banyaknya tindakan korupsi yang terjadi

Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh adalah kasus korupsi program pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial. COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, China yang dengan cepat menyebar ke seluruh belahan dunia. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi ini memberikan dampak pada semua aspek, mulai dari kesehatan, sosial, lingkungan, politik, serta ekonomi sehingga pemerintah dituntut untuk dapat memberikan respon dengan cepat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 agar dampak yang ada tidak semakin meluas. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada gilirannya berdampak pada besarnya jumlah pekerja yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta banyaknya pekerja informal yang juga terdampak pandemi.

Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan berdampak pada perekonomian negara sehingga pemerintah berupaya untuk menyalurkan bantuan dalam rangka menanggulangi dampak COVID-19 dengan harapan dapat memulihkan perekonomian nasional. Namun, bantuan yang disalurkan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat untuk bertahan di tengah krisis pandemi COVID-19 justru dijadikan peluang untuk melakukan tindakan amoral dan tidak etis demi meraup keuntungan pribadi. Juliari Batubara yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial terlibat dalam kasus suap menyuap dengan total uang sebesar Rp32,48 miliar dari program pengadaan paket bansos dimana seharusnya paket bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah krisis pandemi sehingga bisa memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini tentu kembali merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan komitmen pemerintah serta mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

Apakah Tindak Korupsi yang Dilakukan Pelaku Merupakan Tindakan yang Etis secara Normatif?

Tindak pidana korupsi sendiri telah diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Ditinjau dari aspek penerapan etika, tindakan suap menyuap ini tentu melanggar etika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya setiap pejabat politik memiliki sikap jujur, amanah, siap melayani, teladan dan rendah hati dalam menjalankan tugas yang diamanatkan.

Prinsip etika deontologi menjelaskan bahwa sebuah tindakan dinilai benar apabila tindakan tersebut berdasarkan pada hukum, prinsip, atau norma objektif yang mengikat semua orang secara mutlak. Secsra sederhana, etika deontologi mengategorikan suatu tindakan yang selaras dengan prinsip kewajiban terhadap tugas dan fungsi berdasarkan hukum dan norma sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, tindakan suap dalam pengadaan bansos menunjukkan tidak adanya pengimplementasian etika deontologi oleh pejabat politik tersebut dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Tidak hanya berkaitan dengan suap menyuap, tindakan tersebut juga berpotensi merugikan perekonomian negara dan pelaku telah didakwa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 (1) KUHP.
Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi lebih berfokus pada tujuan akhir. Suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan etis jika lebih banyak menghasilkan dampak atau akibat yang baik dibandingkan dampak atau akibat yang buruk.

Etika teleologis tetap mengakui prinsip hukum, tetapi dampak atau akibat dari perbuatan dan tindakan lebih diprioritaskan daripada hukum. Dalam etika teleologis, terdapat beberapa cabang aliran, yaitu egoisme, altruisme, dan utilitarianisme yang dapat mendeskripsikan bagaimana perbuatan pelaku korupsi bantuan sosial dinilai baik atau buruk dan berguna atau tidak berguna.

• Pada etika teleologi-egoisme etis, teori teleologi ini memiliki pemahaman yang lebih sempit bahwa egoisme etis mendorong pemahaman dimana tindakan yang baik adalah tindakan yang menguntungkan diri sendiri dalam jangka panjang. Dalam kasus ini; pelaku memiliki pemahaman sendiri bahwa tindakan yang dilakukan pelaku adalah baik jika menguntungkan bagi dirinya sendiri. Pelaku dipandang tidak etis karena pelaku hanya berfokus pada bagaimana mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tetapi tidak memikirkan proses hukum dan sanksi sosial yang akan dihadapi apabila suatu hari nanti tertangkap.

• Dari pandangan teori teleologis – altruisme yang menekankan pada kesejahteraan orang lain tanpa mengharapkan balasan bagi diri sendiri, tindakan ini tentu sangat melanggar etika karena bertentangan dengan pengertian tersebut, tindakan korup di tengah krisis pandemi justru sangat mengutamakan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kesulitan yang harus dihadapi rakyat. Perbuatan pelaku korupsi sama sekali tidak bernilai baik karena tidak membahagiakan dan mensejahterakan orang lain.

• Sudut pandang teori etika teleologis – utilitarianisme memberikan pandangan bahwa baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan pada hasil akhir atau akibat dari tindakan tersebut untuk sebanyak mungkin orang. Dilihat dari sisi manfaat, suap menyuap dalam pengadaan paket bansos ini sangat melanggar etika karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara tapi juga merugikan pelaku itu sendiri karena pada akhirnya pelaku harus menanggung hukuman akibat tindakan yang dilakukan dimana merugikan pihaknya. Selain itu, hal ini g bahwa pelaku hanya memaksimalkan kebahagiaan diri sendiri tetapi merugikan orang lain, baik masyarakat yang terdampak COVID-19 maupun rekan lain terjerat kasus tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemungutan fee dalam pengadaan bansos ini menunjukkan tidak adanya penerapan etika deontologi oleh pelaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik. Pelaku telah melakukan tindakan yang melawan hukum yang mengikat semua orang secara mutlak. Ditinjau dari berbagai cabang etika teleologi, yaitu egoisme etis, altruisme, dan utilitarianisme, tindakan korupsi tersebut juga telah melanggar penerapan etika teleologi yang mengutamakan dampak baik dari tindakan yang dilakukan.

*Lalu, Bagaimana Dengan Penegak Hukum?*

Sejatinya, semua pihak yang berperan memiliki etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, termasuk seorang penegak hukum. Kode etik sebagai produk dari etika dirumuskan sebagai kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak lain dalam masalah internal, serta mencegah terjadinya konflik. Dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi, banyak pihak penegak hukum yang berperan, antara lain advokat, jaksa, hakim, dan KPK. Perlu kita ketahui bahwa ranah hukum sendiri sudah memiliki kode etik sebagai pedoman dalam pelaksanaan profesi hukum yang baik.

Akan tetapi, banyaknya pihak yang ikut andil tidak menjamin kebijakan yang sudah diatur akan berbanding lurus dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Salah satu hal yang patut menjadi sorotan adalah bagaimana vonis yang dijatuhkan kepada koruptor. Vonis yang dijatuhkan sering dikritisi bahwa vonis tersebut dinilai ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang mereka timbulkan. Hal ini mengakibatkan vonis ini tidak memiliki efek jera kepada para pelakunya. Pada kasus korupsi bantuan sosial, pelaku dijatuhi vonis hukuman 11 tahun penjara, yaitu 1 tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa KPK. Hukuman tersebut didasarkan dari beberapa keringanan di mana pelaku walaupun belum pernah dijatuhi pidana, pelaku sudah menderita akibat sanksi sosial, seperti cercaan dan hinaan yang diberikan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik karena vonis tersebut menyiratkan keberpihakan hukum terhadap koruptor daripada para penerima bantuan sosial. Putusan ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum Indonesia.

Dalam menjatuhkan vonis, hakim memiliki beberapa pertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman. Pengadilan sebagai pintu yang membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa tetap menjunjung tinggi asas ‘praduga tak bersalah’ meskipun tahu bahwa perbuatan pelaku tidak etis dan melanggar hukum. Asas ‘praduga tak bersalah’ berarti seseorang yang menjalani proses pidana tetap dianggap tidak bersalah sehingga tetap harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara dan mendapatkan perlindungan hukum hingga ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Meskipun vonis yang dijatuhkan tidak memenuhi ekspektasi semua pihak yang menginginkan hukuman yang lebih berat, para penegak hukum sudah memutus perkara yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan kata lain sudah menjalankan kode etik profesinya dalam bersikap adil menangani perkara. Hal ini sudah dinilai sebagai tindakan etis dalam etika deontologi, dimana penegak hukum sudah menjalankan kode etik sebagai hukum positif yang melekat padanya.

Dalam etika teleologi, prinsip yang ditekankan dalam hal ini adalah tindakan dianggap baik karena akibat yang dihasilkan bersifat menguntungkan atau membahagiakan.

• Teori utilitarianisme merupakan pemahaman paling tepat dalam menggambarkan apakah perbuatan penegak hukum dapat digolongkan etis atau tidak. Dalam teori ini, tindakan dinilai baik apabila dapat membahagiakan sebanyak mungkin pihak yang terlibat. Penegak hukum dalam konteks ini tidak diuntungkan maupun dirugikan dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus, karena hakim bersifat netral dan tidak memihak kepada siapapun. Namun, putusan ini menuai reaksi negatif dari banyak pihak karena dianggap menguntungkan pelaku dan tidak memihak pada masyarakat terdampak COVID-19. Mulau dari Indonesia Corruption Watch, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, hingga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menentang pututsan hakim yang dinilai terlalu ringan untuk kasus korupsi sebesar ini di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda. Dengan kata lain, secara teori utilitarianisme, tindakan ini tidak etis melihat beberapa pihak tidak merasakan dampak positif terhadap putusan yang dijatuhkan.

• Berbeda dari teori utilitarianisme, kedua cabang teori lainnya yaitu teori egoisme etis dan altruisme tidak dapat dinilai secara objektif. Putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum tidak dapat dinilai apakah murni mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Hal ini disebabkan karena sebuah niat hanya dapat diketahui oleh pihak yang dinilai, dalam hal ini penegak hukum. Idealnya, seorang penegak hukum tidak memiliki kepentingan lain selain untuk mengadili kasus atau perkara secara adil, sehingga penegak hukum akan mempertahankan sikap netral dan berlaku profesional.

Secara etika deontologi, penegak hukum sudah berlaku etis karena penegak hukum sudah memutuskan perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku. Secara etika teleologi, teori etika utilitarianisme memberikan penilaian yang jelas, melihat reaksi masyarakat yang merasa tidak merasakan dampak maksimal terhadap keputusan yang diambil.

*Langkah Apa yang dapat Diambil Pemerintah untuk Menanggulangi Kasus Korupsi?*

Mengingat bahwa korupsi dapat berupa pengadaan barang dan jasa, penyelewengan anggaran, suap, pungutan liar, pemberian lisensi yang tidak tepat, dan sebagainya, pemerintah dapat membantu rakyatnya tidak harus melalui bantuan sosial berupa uang. Hal ini dapat difokuskan melalui bantuan sosial yang digencarkan oleh pemerintah daerah atau provinsi. Sebagai contoh, pada tahun 2020 lalu, Provinsi Papua menggencarkan rencana bantuan sosialnya berupa sembako di sektor agrikultur. Hal ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Papua dengan membeli berbagai hasil pangan lokal masyarakat Papua dan membaginya kembali kepada masyarakat terdampak. Pemerintah Papua pun menganjurkan untuk masyarakat Papua mulai menanam makanan-makanan lokal yang kaya akan kandungan gizi seperti ubi jalar, sagu, keladi, pokem, dan sayuran lainnya. Kita dapat menilai bahwa alih-alih membuka peluang besar para aktor untuk melakukan korupsi, bantuan sosial ini mendukung sektor agrikultur Indonesia di mana para pelaku bantuan sosial tersebut tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Contoh lain ada pada sektor sosial, yaitu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendorong PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Program Non Tunai), dan Rastra (Bantuan sosial Beras Sejahtera) untuk merencanakan bantuan sosial sebagai opsi jangka pendek.

Banyak peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi berikut akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan tersebut, seperti hukuman vonis dan denda. Sebagai wajah pemerintah dalam kepastian hukum, para penegak hukum diharapkan memiliki integritas dan profesionalitas dalam menegakkan keadilan, dan disertai pengawasan dan penegakan disiplin internal yang lebih kuat. Maka dari itu, dalam membangun pemerintahan yang bersih, regulasi yang telah dibuat harus bersinergi dengan kesiapan para penegak hukum dalam bertindak profesional dan berintegritas serta sesuai dengan kode etik profesi seorang penegak hukum. Dengan sinergi ini, maka bukan hal yang mustahil bagi Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Memerangi korupsi khususnya di sektor sosial dan kesehatan merupakan tanggung jawab prioritas oleh seluruh aktor untuk membangun negara yang tangguh dalam menghadapi tantangan global berikutnya.

Referensi:
BNPB, Universitas Indonesia, Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah COVID-19, Percetakan BNPB, Jakarta

Indonesia Corruption Watch. (2021). Tuntutan Juliari P Batubara: Terlalu Rendah dan Semakin Melukai Korban Korupsi Bansos. Indonesia Corruption Watch, https://antikorupsi.org/id/article/tuntutan-juliari-p-batubara-terlalu-rendah-dan-semakin-melukai-korban-korupsi-bansos

Iswinarno, Chandra. (2021). Hakim Vonis 12 Tahun Eks Mensos Juliari dalam Korupsi Bansos, MAKI: Harusnya Seumur Hidup. Suara.com, https://www.suara.com/news/2021/08/23/195027/hakim-vonis-12-tahun-eks-mensos-juliari-dalam-korupsi-bansos-maki-harusnya-seumur-hidup?page=all

Kompas.com. (2021) Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis Penjara 12 Tahun. Kompas.com,https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all

Sudarminta, J. (2013). Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif. Yogyakarta: PT Kanisius.

 

Oleh: Agnes Betresia, Priskilla Verdina, Suyanti Welvyna (Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga Universitas Indonesia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed